Seruan Aksi

#Lampung Memanggil

Hari ini, Rabu, 7 Oktober 2020 Mahasiswa se-Lampung yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil mengadakan long march  dari Titik Kumpul Tugu Adipura Bandar Lampung menuju Titik Aksi Gedung DPRD Provinsi Lampung. Seruan aksi ini mengundang seluruh mahasiswa dan Elemen Masyarakat Untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law. Aliansi Lampung digelar bersama BEM Unila, BEM FMIPA Unila, BEM FKIP Unila, BEM FT Unila, DPM Unila, BEM Polinela, BEM FH UBL, KM Itera, BEM Poltekes, LMND-DN, KAMMI, SMI, dan lainnya.

Para mahasiswa dan buruh tersebut mengenakan jaket almamater masing-masing perguruan tinggi, di antaranya Universitas Lampung. Dalam keterangan mahasiswa, penolakan UU Omnibus Law dikarenakan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan Cipta Lapangan Kerja penuh dengan kepentingan politik dan merugikan kaum buruh dan pekerja.

“Kami tegas menolak Omnibus Law yang tidak berpihak pada buruh dan rakyat. Omnibus Law sarat kepentingan politik,” kata Presiden BEM Unila Irfan Fauzy Rachman saat berdemo di depan gedung DPRD Lampung beberapa pekan lalu.

Ia mengatakan, RUU Omnibus Law tersebut diduga berisi pasal-pasal selundupan yang menguntungkan para pengusaha dibandingkan kepentingan buruh itu sendiri. Adanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja nantinya akan menyengsarakan buruh dan pekerja lainnya.

Para mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil meminta DPRD Lampung tegas menandatangi pernyataan sikap bersama menolak UU Omnibus Law yang sarat kepentingan politik tersebut. Pernyataan sikap tersebut segera dikirimkan ke pemerintah pusat dan DPR.

Mereka akan melanjutkan aksi serupa lebih besar lagi, bila tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah pusat. Aksi tersebut akan mengajak masyarakat lainnya agar RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut dapat dibatalkan.

Presiden BEM Unila sekaligus Jenderal Aliansi Lampung Memanggil, Irfan Fauzi Rachman menyampaikan dalam konsolidasi terbuka tersebut menghasilkan maksud yang bertujuan membahas gerakan aksi besar tentang penolakan keras terhadap UU Cipta Kerja. Kesepakatan forum yang diambil menghasilkan tuntutan berupa pencabutan UU Cipta Kerja.

"Konsolidasi ini menyepakati akan melaksanakan aksi massa yang akan dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2020, di Gedung DPRD Lampung," kata Irfan melalui keterangan tertulisnya, Senin, 5 Oktober 2020.

Ia juga mengutuk keras pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat yang ada untuk bergerak, berjuang untuk menggagalkan dan mencabut UU Cipta Kerja bersama-sama.

"Ada ratusan mahasiswa hasil konsolidasi tadi dan belum dengan yang lain berencana akan menggelar aksi," katanya.

Ratusan Aliansi Lampung Memanggil melakukan aksi serang kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menolak diterbitkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam pantauan, terlihat massa membawa spanduk bertuliskan “Omnibus Law untuk Siapa ?” .

Aliansi Lampung Memanggil terdiri dari kelompok Aliansi BEM se-Provinsi Lampung, EW LMND-DN, FSBKU-KSN, LBH Kota Bandar Lampung, Walhi, dan FSBMM. Aliansi ini merupakan gabungan dari kelompok mahasiswa dan buruh yang bersatu untuk menolak disahkannya UU Omnibus Law yang telah menjadi pro dan kontra sampai saat ini. UU ini mengundang banyak tanggapan dari berbagai kalangan dikarenakan isi dari pasal-pasal tersebut lebih menguntungkan bagi para pengusaha dan menindas masyarakat, khususnya para buruh.

Ketua BEM Unila, Irfan Fauzi Rachman menyampaikan tiga tuntutan rakyat (tritura), antara lain Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tidak pro rakyat, Mendesak DPRD Prov. Lampung membuat pernyataan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan disampaikan langsung kepada Pemerintah Pusat atau DPR RI, dan Mengajak semua elemen yang ada di Prov. Lampung untuk bergabung dalam gerakan tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Ketua LMND-DN Lampung, Kristina Tia Ayu, mengatakan “UU Omnibus  Law Cipta Kerja harus ditolak karena merupakan hasil persekutuan jahat antara pemerintah dengan pengusaha.”

Semangat Omnibuslaw adalah semangat mengundang investasi dan membuka keran investasi seluas-luasnya agar negara kebanjiran investasi. Namun, hal tersebut berdampak pada merosotnya kesejahteraan rakyat. Kita sebagai kaum buruh tidak anti atau menolak investasi. Pada dasarnya kita sepakat bahwa investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian negara, akan tetapi kita perlu memperhatikan kembali bagaimana bentuk investasi itu. Apakah investasi tersebut ramah bagi ekologi alam ataukah tidak ? Hal tersebut perlu menjadi atensi utama pemerintah pusat. Investasi yang digaungkan oleh pemerintah adalah investasi dengan mengundang seluruh jenis investasi tanpa memperhatikan dampak baik (agraris) atau buruknya (ekstraktif) bagi alam maupun masyarakat. Sekali lagi, kita tidak alergi akan investasi, namun cara pemerintah dalam mengundang investasi dengan mengorbankan rakyatlah yang harus ditolak, jelas Kristin.

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Zuki Info. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Zuki Info dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Ismail Marzuki pada tanggal Selasa, 06 Oktober 2020