Gejayan Memanggil

Gejayan Memanggil. Senin, 23 September 2019, Kegiatan Gejayan Memanggil akan berlangsung serentak pukul 13.00 WIB. Titik kumpul berada di tiga lokasi, yakni Gerbang Utama Sanata Dharma, Pertigaan Revolusi UIN Yogyakarta, dan Bundaran UGM tepat pukul 11.00 WIB, serta akan bersatu di Pertigaan Colombo, Gejayan, Yogyakarta.

Mahasiswa dari beragam kampus di Yogyakarta hari ini akan berdemonstrasi menentang berbagai revisi undang-undang bermasalah yang akan segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

Mahasiswa dan masyarakat sipil yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak membuat poster bertuliskan #GejayanMemanggil. Poster itu memenuhi media sosial, di antaranya Twitter, Facebook, dan Instagram. Di Twitter, #GejayanMemanggil paling banyak dibicarakan netizen atau berada di peringkat atas.

Gerakan yang juga dilakukan serentak di sejumlah kampus di Indonesia itu menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI. “Kami kecewa terhadap anggota dewan yang tidak mendengarkan aspirasi publik,” kata Syahdan, humas Aliansi Rakyat Bergerak, Senin, 23 September 2019.

Syahdan mengatakan, gerakan itu diberi nama Gejayan Memanggil, karena Gejayan di tahun 1998 menjadi saksi perlawanan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta terhadap rezim Orde Baru yang represif. Tahun 2019 ini, menurut dia, kembali muncul upaya kembali ke Orde Baru melalui berbagai RUU bermasalah yang anti-demokrasi.

Syahdan mengatakan, mahasiswa akan memulai aksinya dengan berjalan kaki dari tiga titik, yakni gerbang utama kampus Sanata Dharma, pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Bunderan UGM. Mereka memprotes beberapa revisi undang-undang bermasalah, di antaranya Revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam privasi dan demokrasi. Juga pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Maka dari itu, Aliansi Rakyat Bergerak, sebagai salah satu medium gerakan masyarakat sipil, mengajukan beberapa tuntutan yang meliputi:

Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.

Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.

Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.

Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.

Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

Sebagaimana kajian dari Aliansi Rakyat Bergerak, para demonstran akan mengajukan klaim atas ruang publik. Mereka menilai bahwa peristiwa-peristiwa politik di Indonesia akhir-akhir ini, seperti disahkannya UU KPK pada 17 September 2019, menjadi paradoks besar atas salah satu Kegiatan reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, supremasi hukum sebagai salah satu Kegiatan reformasi juga dianggap menemui jalan buntu. Banyaknya pasal yang mendapat kritik dari berbagai lapisan masyarakat seolah tidak menjadi bahan pertimbangan bagi legislatif.

“Pasal-pasal ini meliputi aturan mengenai makar, kehormatan presiden, tindak pidana korupsi, hukum adat, dan beberapa pasal yang mengatur ranah privat masyarakat,” jelas Aliansi Rakyat Bergerak dalam kajiannya. Tidak berhenti sampai di sana, pihaknya juga menilai beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang terkesan hadir sebagai formalitas penyelesaian tugas legislatif.

“Hadirnya RUU Pertahanan dan RUU Ketenagakerjaan, misalnya, terkesan terlalu mendadak dan dipaksakan.” Di sisi lain, terdapat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sempat menjadi bola panas menjelang pemilu. Hingga saat ini, justru belum mendapat kepastian pembahasan lebih lanjut.

Melihat hadirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengancam hak-hak sipil hampir seluruh elemen masyarakat itulah yang memicunya gerakan Gejayan Memanggil. Bagi Aliansi Rakyat Bergerak, sudah sepatutnya masyarakat sipil menunjukkan keberpihakan dan melepas sekat-sekat yang ada. Massa akan menentang berbagai revisi undang-undang bermasalah yang akan segera disahkan DPR.

Massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak membuat poster bertuliskan #GejayanMemanggil yang menjadi trending topic di media sosial Twitter.

Gerakan ini juga dilakukan serentak di sejumlah kampus di Indonesia. Mereka menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR. “Kami kecewa terhadap anggota dewan yang tidak mendengarkan aspirasi publik,” kata Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Syahdan, kepada Tempo.

Menurut Syahdan, gerakan itu diberi nama Gejayan Memanggil karena Gejayan di tahun 1998 menjadi saksi perlawanan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta terhadap rezim Orde Baru yang represif. Di media sosial bermunculan buzzer pro-penguasa yang berusaha menggembosi aksi Gejayan Memanggil, dengan menyebutkan aksi ini disusupi kelompok HTI, Anarko, dan Partai Keadilan Sejahtera. “Buzzer banyak yang memfitnah aksi kami. Tapi, kami tetap jalan,” kata Syahdan. Selain mahasiswa, gerakan ini juga melibatkan pelajar SMP, SMA, dan masyarakat sipil pro-demokrasi.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta juga menyatakan bergabung dengan aksi ini karena organisasi profesi jurnalis ini menolak RKUHP yang rawan mengkriminalisasi jurnalis.

Mereka menyebutkan, pengaruh besar elit politik dan jaringan oligarki terhadap arah kebijakan negara telah secara historis mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil. Rangkaian peristiwa politik dan lingkungan beberapa waktu terakhir merupakan ancaman serius bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Zuki Info. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Zuki Info dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Ismail Marzuki pada tanggal Minggu, 22 September 2019